TINDAKAN ATAU PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA

 A.   Hubungan Tindakan Hukum Administrasi Negara dan   Masyarakat

Menurut Belifante, hubungan hukum administrasi negara dan masyarakat adalah suatu hubungan hukum antara penguasa (dalam hal ini pemerintah atau suatu badan atau pejabat administrasi negara) dengan warga masyarakat yang dilahirkan oleh tindakan hukum administrasi negara yang tidak tersedia dalam suasana hukum perdata. Dengan demikian tiap tindakan hukum administrasi negara sebagai instrumen pelaksanaan urusan pemerintahan itu selalu menimbulkan suatu hubungan hukum administrasi antara pemerintah dengan warga masyarakat yang terkena tindakan atau keputusan administrasi negara yang bersangkutan.

PEMERINTAHAN

A.  Arti dan Fungsi Pemerintahan

Secara umum pemerintahan dapat dikategorikan sebagai pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah semua yang termasuk dalam kekuasaan negara, seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah hanya badan pelaksana pemerintahan, yakni eksekutif.

Pendapat lain mengemukakan bahwa pemerintahan itu dapat dipahami melalui dua pengertian, yakni: Pertama, dalam arti fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah). Kedua, dalam arti organisasi pemerintahan kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan).

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

 A.   Pengertian

Menurut F. A. M. Stroink hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut administrasi. Administrasi yang dimaksud disini adalah bestuur (pemerintah).

Van Wijk Konijnenbelt mengatakan hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, pada sisi lain pula, hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.

DIVERSI

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012). Berdasarkan pengertian tersebut, pelaksanaan Diversi oleh penegak hukum didasari oleh kewenangan penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi diskresi.

KAIDAH HUKUM DAN TEORI-TEORI HUKUM

Faktor lain yang menentukan isi kaidah hukum yakni kekuasaan, maksudnya terdapat beberapa kekuasaan yang menentukan isi kaidah hukum,khusus dalam hal ini Prof Dr. Sanusi, SH. Menilai bahwa menurut penganut ajaran hukum alam, maka kaidah hukum adalah hasil daripada titah tuhan dan langsung berasal dari tuhan dan unsur yang selalu menjadi buah perhatian pada ajaran ini unsur agama dan unsur akal. Adapun alira hukum alam mengajarkan bahwa isi kaidah-kaidah hukum itu ditentukan oleh tuhan atau akal, maka menurut aliran sejarah (hukum) isi kaidah-kaidah itu ditentukan tumbuh, berubah dan/ataupun lenyap oleh kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sendiri antara lain kekuasaan ekonomis, politik, gereja, agama dan kesusilaan. Dapat pula isi kaidah-kaidah hukum ditentukan oleh sistem perekonomian dan kekuatan-kekuatan yang menguasai faktor-faktor alat-alat produksi demikian menurut Karl Marx. Menurut penganut ajaran kedaulatan negara isi kaidah-kaidah hukum tersebut ditentukan dan bersumber pada kehendak negara, sebagai kritik terhadap kedaulatan negara yakni teori kedaulatan hukumyang diajarkan Krabbe. Menurut teori terakhir ini dijelaskan bahwa isi kaidah-kaidah hukum yang sebaik-baiknya itu ditentukan oleh kuantitas terbanyak dari orang-orang yang lebih menyukai kaidah-kaidah tersebut. Didalam hukum terdapat dua hal terpenting yang paling mendasar yakni:

SUMBER HUKUM FORMIL

Sumber hukum formil terdiri dari Undang-Undang, Yurisprudensi, Kebiasaan, Persetujuan, Doktrine, dan Traktat. Menurut Kansil Undang-undang adalah suatu peratuan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-undang dapat dibagi dalam arti materiil dan formil. Adapun yang disebut dengan yurisprudensi adalah keputusan. Hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

Sedangkan sumber hukum formil kebiasaan terdapat pemikiran bahwa kebiasaan dapat menjadi sumber hukum apabila kebiasaan tersebut telah menjadi suatu perbuatan yang menurut ketentuan tingkah laku yang tidak berubah. Apabila masyarakat telah memiliki kesadaran akan adanya ketentuan tingkah laku tersebut atau bahkan telah meyakini hal itu sebagai suatu kewajiban, maka keadaan ini merupakan syarat pelengkap yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan keadaan yang terdahulu.

Adapun sumber hukum formil yang diatur dalam pasal 1233 dan pasal 1338 KUH.perdata pada prinsipnya menegaskan bahwa persetujuan tersebut mengikat para pihak yang mengadakan persetujuan dengan syarat telah memenuhi empat unsur yang dinamakan unsur-unsur naturalia.disamping itu persetujuan mengenal adanya empat prinsip yakni: contraccvrijheid, konsensualia vormorij. Sumber hukum persetujuan memiliki perbedaan dengan undang-undang, walaupun keduanya sama-sama menjadi sumber hukum formil.

PENGANTAR ILMU HUKUM

Pengantar ilmu hukum memang sangat dibutuhkan oleh para ahli hukum, atau bahkan para peneliti hukum baik yang sudah senior maupun pemula apabila bagi para pemula belajar ilmu hukum. pengantar ilmu hukm meliputi bidang ilmu hukum yang menjelaskan poko-pokok, prinsip-prinsip, keadaan, maksud dan tujuan bagian-bagian hukum yang paling fondamental dan keterkaitannya dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan lain yang relevan. jadi dalam kaitan Pengantar Ilmu Hukum membahas pengertian konsep, abstraksi dan generalisasi teori hukum. disamping itu PIH memperkenalkan hukum secara integral: dlaam satu kesatuan yang utuh. sebagai sumbagan sumbangan pemikiran yang cukup realistis dapat dipahami pendapat Dr. Soedjono Dirdjosisworo SH yang memandang PIH sebagai "encyclopedia hukum".